Denpasar – Balai Diklat Keagamaan (BDK) Denpasar mengadakan kegiatan sosialisasi dan pembekalan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2025 pada Jumat, 13 Juni 2025. Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui Zoom dan diikuti oleh CPNS dari tiga provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kegiatan yang diberi nama Knowledge Sharing Latsar CPNS 2025 ini bertujuan memberikan pemahaman awal kepada para peserta tentang teknis pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar). Latsar merupakan tahapan penting yang harus diikuti oleh setiap CPNS sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kepala BDK Denpasar, Suyatno, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk menyatukan pemahaman para CPNS mengenai alur, jadwal, serta aturan-aturan yang berlaku dalam pelaksanaan Latsar. Dengan begitu, peserta diharapkan dapat lebih siap dan tidak mengalami kesulitan saat mengikuti pelatihan.
“Latsar bukan sekadar pelatihan biasa. Ini adalah proses awal pembentukan karakter ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Kepala BDK Denpasar.
Dalam kegiatan ini, para peserta mendapat informasi lengkap mengenai materi pelatihan, metode pembelajaran, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme evaluasi. Peserta juga diberikan penjelasan tentang pentingnya nilai-nilai dasar ASN, seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan antikorupsi.
Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan dalam sesi diskusi. Beberapa peserta menanyakan teknis pelaksanaan Latsar, metode penyampaian materi, hingga cara penilaian aktualisasi di tempat kerja.
BDK Denpasar berharap kegiatan ini dapat membantu para CPNS mempersiapkan diri dengan baik sebelum memasuki proses Latsar yang sesungguhnya. Partisipasi aktif dan keseriusan peserta dalam mengikuti kegiatan ini menjadi kunci sukses dalam membentuk ASN yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BDK Denpasar untuk mendukung peningkatan kompetensi ASN, khususnya di lingkungan Kementerian Agama di wilayah Bali, NTB, dan NTT.
